Rakyat menyadap rakyat

Giessen – Mumpung saat ini lagi heboh soal rekaman “Papa minta saham”, berikut ini tulisan Dr. Hendra Surendra di akun Facebook-nya mengenai aturan “perekaman dan penyadapan” di Jerman.


 

Sewaktu masih “rajin” jalan Frankfurt-Leverkusen atau Leipzig-Köln karena tugas kantor, saya pernah punya ide memfilmkan jalan yang sering saya lewati. Ide ini muncul karena beberapa bagian jalan yang saya lewati ada wind energy park, solar energy park, world heritage building (“Denkmalschutz”) yang bentuknya unik dan indah. Terkadang juga muncul di jalan contoh baik pengendara lain tentang etika berlalu lintas. Semua hal itu awalnya ingin saya jadikan oleh-oleh cerita untuk keluarga saya, untuk istri dan anak yang sering lama saya tinggal berpergian karena tugas.

Istri saya awalnya setuju. Toh, itu menarik sekali. Bahkan kalau baik dan bisa inspirasi baik bagi orang lain, kenapa tidak. Sekalian saja di upload di youtube atau di facebook biar banyak yang faham bagaimana kondisi disini. Ambil yang baik, buang yang jelek, itu kurang lebih mottonya.

Saya pun sampai pada ide mencari alat untuk tujuan merekan journey saya. Ketemulah alat yang saya maksud untuk tujuan memfilmkan ide saya itu di salah satu situs belanja online terkenal di Jerman. Namanya Dashboard Kamera. Alatnya mudah dipasang di atas dashboard dan bisa dapatkan hasil film yang bagus. Harganya juga relatif terjangkau.

Sewaktu saya hampir hanya beberapa detik mengklik untuk beli alat itu, tiba-tiba terlintas ide: “Apakah boleh saya memfilmkan jalan umum di Jerman?”. Kekhawatiran saya awalnya bermula pada asumsi bahwa di Jerman hak privasi publik menjadi prioritas utama. Apakah tidak ada aturan untuk memfilmkan jalan raya?

Ternyata kekhawatiran saya terjawab di beberapa situs hukum: Singkatnya, ada pasal hukum yang menjelaskan bahwa memfilmkan jalan raya dengan memasang Dashboard Kamera yang saya mau beli itu dilarang di Jerman. Alasannya karena memfilmkan jalan raya berarti mengganggu privasi publik. Gampangannya, memfilmkan objek apa pun tergolong “penyadapan” publik.

Saya baru sadar mengapa di banyak tempat sering saya baca bahwa “Untuk kesalamatan anda, tempat ini didalam pantauan kamera CCTV” (Dieser Platz für Ihrer Sicherheit wird Videoüberwacht), meskipun saya sering tidak tahu dimana kameranya. Saya fikir, polisi Jerman kok polos sekali, kalau mau dipantau, kenapa harus bilang-bilang sih? Hehehe. Ternyata baru saya tahu di Jerman penyadapan adalah hal yang tabu. Rakyat tidak boleh menyadap rakyat, tidak boleh hak kebebasan publik dicederai. Titik. (….in der Regel keine öffentlichen Wege oder Straßen filmen, weil sonst die Persönlichkeitsrechte ungefragt aufgenommener Menschen verletzt werden).

Suatu saat ada juga seorang mahasiswa yang cerita, kalau dirinya terkadang ngantuk di kuliah dan kurang konsentrasi. Makanya kemudian timbul ide, untuk waktu-waktu ngantuk tersebut terkadang ia diam-diam memfilmkan kuliah sang dosen. Saya lalu bilang, hati-hati, ini dilarang menurut hukum Jerman. Sang dosen berhak mengeluarkan mahasiswa dari kelas yang ketahuan memfilmkan kuliahnya.

Saya baca terus lanjutan hukum pemfilman ini. Ternyata awalnya alat ini banyak digunakan di negara tertentu di Eropa Timur untuk bukti bila terjadi kecelakaan. Sayangnya, alasan itu tidak berlaku untuk hukum di Jerman. Bahkan polisi berhak membekukan kamera hasil rekaman kecelakaan yang diperoleh dari kamera pribadi dan jaksa di pengadilan juga berhak menuntut hasil rekaman kamera yang diajukan bukti hukum untuk dihapus segera. Kenapa? Karena penyadapan publik dilarang (mencederai hak privasi rakyat) dan oleh karenanya hasil “sadapan rakyat pada rakyat lainnya” dalam bentuk apapun (rakaman percakapan ataupun video) tidak bisa dijadikan alat bukti hukum. Bahkan “bukti sadapan” tersebut akan menjadi senjata makan tuan: si pemilik akan berurusan dengan tuntutan hukum.

Selebihnya, bila polisi mengetahui sebuah mobil jelas-jelas memasang kamera yang memantau jalan, maka polisi berhak memberikan Straffe/ hukuman pada si pengendara. Yang saya tahu dari bacaan saya, misalkan, pengguna dashboard kamera ini selain disita kameranya juga bisa dituntut 10.000 Euro (sekitar 150 juta rupiah). Wuiih…tobat…

Pada ujung keputusan, selesai membaca jelas apa manfaat dan kerugian dari alat yang mau saya beli itu, saya tidak jadi beli Dashboard kamera. Biar deh oleh – oleh untuk istri dan anak cerita apa adanya. Hemat, hehehe.

Oleh karena itu juga, untuk kawan-kawan saya, jangan takut ya kalau saya ajak minum kopi atau saya ajak makan siang. Insyaa Allah niat saya murni untuk menjaga silaturahmi. Saya pastikan saya tidak akan membawa alat rekaman untuk menyadap pembicaraan kita. Saya rakyat cinta damai, males ribut-ribut, saya juga nggak bakalan tega merekam untuk minta saham. Hehehe….

Tapi ngomong-ngomong, apa iya, masak sih di negara kita ada rakyat yang tega menyadap rakyat lainnya?

Leipzig, 02.12.2015
Hendra Surendra


Memang situasi ini tidak bisa dibandingkan dengan Indonesia, dimana aparat penegak hukumnya tidak sepenuhnya dapat dipercaya.

Di Jerman, setiap pengaduan entah yang berhubungan dengan korupsi, percobaan penyuapan, dsb. akan ditindak lanjuti. Di Indonesia, pengaduan seperti ini akan susah ditindaklanjuti, kecuali ….. ya….. kita sudah tahu sendiri.

Mungkin perlu dipertimbangkan, perekaman kejahatan oleh masyarakat dapat dijadikan bukti di persidangan di Indonesia. Tentu saja setelah bukti rekaman diperiksa oleh saksi ahli. Hingga suatu saat… saat dimana hukum benar-benar dapat ditegakkan…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s