Akankah konflik Suriah menular ke Indonesia? Tinjauan dari sisi pertanian (1)

Banjarbaru – Krisis Suriah yang dimulai sejak Maret 2011 masih belum sepenuhnya usai. Mengenai sebab-sebabnya: tidak sedikit yang memberikan pernyataan bahwa Krisis Suriah terjadi karena munculnya Islam Radikal, seperti ISIS, wahabi, dan lainnya. Beberapa pakar menganalisa lebih dalam bahwa krisis Suriah terjadi karena imbas Arab Spring dan campur tangan pihak asing terutama negara adidaya USA dan Rusia.

Ada hipotesis yang kurang populer bahwa Arab Spring yang terjadi di Suriah, yang sebelumnya menimpa Tunisia dan sekitar, adalah berakar dari perubahan iklim dan kegagalan dalam mengatasi dampaknya. Dengan kata lain, negara gagal pembangun pertaniannya sehingga tidak mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Hipotesis ini kurang populer karena perubahan iklim dianggap tidak ada oleh sekelompok climate change denial. Selain itu, segala persoalan dan konflik di dunia selalu diasosiasikan karena pertarungan politik dan ideologi.

Tesis tentang perubahan iklim ini bisa disarikan dari Gleick (2014), Selby et al. (2017), Fischetti (2015), dan The Converssation (2017). Gleick (2014) lebih banyak menyoroti soal kelangkaan air karena perubahan iklim dan penggunaan air berlebihan oleh Suriah dan negara tetangganya, dan hubungannya dengan konflik; Selby et al. (2017) menyoroti kekeringan parah yang terjadi sebelum konflik Suriah yang mengakibatkan migrasi dalam skala besar yang berujung pada berbagai masalah sosial-ekonomi; Fischetti (2015) menyoroti perubahan iklim dan mempercepat terjadinya konflik; serta The Conversation (2017) menitik beratkan pada masalah migrasi besar-besaran yang akhirnya memicu konflik

Menurut Gleick (2014), konflik perebutan air ini sudah berlangsung sejak lama di MENA (Middle East and North Africa), dimana konflik pertama yang terekam dalam sejarah adalah sekitar 4500 tahun yang lalu. Air adalah sumber kehidupan dan penggerak ekonomi. Kegagalan dalam menjaga ketersediaan air akan berakibat pada penurunan ekonomi.

Perubahan iklim yang makin parah akhir-akhir ini menyebabkan menjaga sumber air menjadi semakin sulit. Terlebih Suriah yang merupakan negara terkering di dunia, dengan curah hujan 250 mm/tahun (Gleick, 2014). Tercatat bahwa antara tahun 2006-2011 terjadi kekeringan paling parah yang memicu penggunaan air tanah yang tak terkontrol sehingga makin merusak alam (Fischetti, 2015). Kekeringan parah ini berujung pada kegagalan panen di pedesaan (panen turun hampir 50%), meningkatnya kemiskinan dan kelangkaan pangan. Gleick (2014) mencatat bahwa 1,3 juta penduduk terdampak kekeringan sedangkan 800.000 penduduk kehilangan mata pencahariannya sebagai petani dan rentan terhadap kelaparan.

Sementara itu, pemerintah abai dan terlambat dalam membantu petani dalam beradaptasi. Hampir tidak ada terobosan riset pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Sistem irigasi yang diklaim dapat mengairi seluruh lahan pertanian pun ternyata gagal menyediakan air yang cukup bagi seluruh petani. Sistem irigasi hanya dibangun dan menjangkau di daerah yang memiliki ikatan kesukuan yang sama dengan penguasa atau mendukung penguasa.

Alhasil petani pun terpaksa berusaha sendiri untuk menyediakan air bagi tanaman dan ternaknya. Di tengah kondisi yang sulit ini satu-satunya cara adalah membuat sumur bor di masing masing lahan. Namun akibatnya permukaan air tanah turun dengan drastis karena dipompa terus menerus dan petani pun membuat sumur bor pun lebih dalam lagi. Pemerintah pun menyadari hal itu akan merusak lingkungan dan segera melarang penggunaan sumur bor pada kedalaman tertentu. Namun sayang pelarangan ini tidak disertai dengan solusi. Petani tak kuasa memprotes di tengah pemerintahan yang otoriter dimana kritik hanya akan berujung pada penjara, penyiksaan, dan pembunuhan.

Melihat kondisi pertanian yang terus menerus gagal panen dan kondisi pedesaan yang tidak memungkinkan mencari pekerjaan, maka berbondong-bondonglah mereka berurbanisasi dalam skala besar ke kota-kota seperti: Allepo, Homs, Damascus, dan Daraa (The Conversation, 2017). Gleick (2014) mencatat sekitar 1,5 juta penduduk berurbanisasi ke kota-kota besar di Suriah. Bagi yang cukup uang dan nyali mereka bermigrasi ke Eropa, seperti ke Italia, Perancis, dan Jerman.

Sebagai tenaga kerja tak terdidik dan hanya memiliki ketrampilan bidang pertanian, mereka bekerja apa saja di sektor informal. Sebagian bekerja secara legal, sebagian di sektor informal yang ilegal. Sebagian terpaksa menganggur dan bahkan bertindak kriminal.

Urbanisasi skala besar ini menimbulkan masalah baru di kota-kota besar. Kemacetan, penganguran, kesemrawutan, gelandangan dan pengemis, banyaknya pedagang jalanan, kriminalitas, serta masalah khas perkotaan lainnya. Termasuk makin terbatasnya perumahan, fasilitas umum dan lain-lain. Air yang memang sudah terbatas di perkotaan akhirnya menjadi sumber konflik, karena air tidak bisa didistribusikan secara merata.

Bahan makanan di perkotaan menjadi langka karena sumber-sumber pertanian di pedesaan mengalami kekeringan dan gagal panen, serta kemudian ditinggalkan penduduknya. FAO mengadakan survey di tahun 2011 (sebelum konflik Suriah) dan menemukan bahwa kemiskinan meningkat dan ketahanan pangan menurun drastis akibat kemarau panjang.

Akhirnya penduduk kota pun makin tidak nyaman hidupnya. Mereka mencoba menyuarakan aspirasi dan kritiknya dengan berbagai cara. Sayangnya kritik ini ditanggapi dengan penangkapan/penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan. Kritik pun disampaikan dengan cara lain, misalnya dengan coretan dan mural di dinding. Masyarakat kota makin gencar mengkritik setelah munculnya media sosial seperti facebook, twitter, youtube, dan lain lain.

Kehidupan kaum pendatang pun tidak kalah sulitnya. Kesulitan mendapatkan pekerjaan membuat mereka bekerja apa saja untuk mencari nafkah. Apa yang terjadi dengan seorang pedagang jalanan di Tunisia yang membakar dirinya saat aparat menyita gerobak dan barang dagangannya menggambarkan sulitnya hidup di kota. Dia merasa putus asa, protes tidak lagi didengar. Peristiwa ini disebarkan melalui media sosial yang menimbulkan kemarahan massa yang berakhir pada terjungkalnya Presiden Tunisia setelah 25 tahun berkuasa.

Peristiwa merembet ke negara lain seperti Aljazair dan Suriah, sehingga dikenal dengan Arab Spring. Suriah sendiri juga memiliki kondisi yang sama dengan Tunisia. Perubahan iklim dan kegagalan sektor pertanian berujung pada perang saudara. Studi The Conversation (2017) yang menemukan bahwa migrasi besar-besaran dari desa ke kota semakin dapat memicu konflik.

Konflik di Suriah dimulai di Daraa, dimana sekelompok pemuda menyuarakan kesulitan hidup dan kritik kepada pemerintah dengan coretan-coretan di dinding. Namun pemerintah menanggapinya dengan penahanan dan penyiksaan. Ini menimbulkan demonstrasi besar-besaran yang dibalas dengan tindakan represif pemerintah sehingga memicu pemberontakan.

Suriah adalah negara yang kuat dan memiliki back-up yang bisa diandalkan. Masyarakatnya pun terbelah antara pro-pemerintah dan oposisi. Pro-pemerintah mayoritas Syiah dan memiliki ikatan kesukuan yang sama dengan presiden, sedangkan oposisi mayoritas sunni. Rusia yang khawatir pemerintahan sekutunya ambruk pun turut campur. USA pun tak mau kalah dengan mendukung oposisi. Selanjutnya muncul ISIS dan konflik pun makin melebar seperti yang kita ketahui.

Inilah, pengelolaaan air dan pembangunan pertanian yang gagal beradaptasi dengan perubahan iklim disertai dengan pemerintahan yang otoriter dan diskriminatif (berdasarkan kesukuan dan sentimen agama) membuat pecahnya perang saudara. Akhirnya konflik pun makin melebar. Yang semula akibat konflik sumber daya, konflik politik, melebar ke konflik antar aliran agama, antar suku, antar faksi dan jenderal militer, dan lainnya.

Memang saat ini konflik Suriah sudah mereda. Wilayah Suriah terbagi dalam beberapa wilayah yang masing-masing dikuasai oleh pemerintah Suriah dukungan Rusia, suku Kurdi, wilayah di bawah kontrol Turki, dan wilayah tak bertuan. Entah bagaimana nasib Suriah ke depannya.

References

Gleick, P. H. 2014. Water, drought, climate change and conflict in Syiria. Journal of Weather, Climate and Society, 6 (July 2014): 331-341.

Selby, J., O. S. Dahi, C. Froehlich, C, and M. Hulme. 2017. Climate change and the Syrian War Revisited. Political Geography, 6 (September 2017): 232-244.

Is Syrian really a ‘climate war’? We examined the links between drought, migration and conflict. The Conversation, July 2017.

Fischetti, M. 2015. Climate change hastened Syria’s civil war. The Scientific American, March 2, 2015.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s